Bangkinang Kota - ISUETERKININEWS.COM, DPRD adakan Rapat Paripurna Penetapan Propemperda, Ranja DPRD Tahun 2024, dan Laporan Banggar Terhadap Ranperda APBD 2024. Rapat Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Kampar. Kamis (30/11/2023).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar M Faisal ST didampingi oleh Wakil DPRD Kampar Toni Hidayat SE dan Repol S,Ag, Turut Hadir Forkopimda Kabupaten Kampar, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kampar serta tamu undngan lainnya.
Rapat Paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.
Sebagai pembahasan awal, dalam rapat tersebut menyampaikan menetapkan 21 usulan ranperda dapat di proses pada Tahun 2024 diantaranya:
1. Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2023
2. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kampar TA 2023
3. Pendapatan Anggaran dan belanja daerah Kampar tangun 2025
4. Pendapatan pembentukan desa Karya Baru kecamatan kampar kiri tengah
5. Penetapan pembentukan desa Pulau Belimbing kecamatan Kuok
6. Penetapan pembentukan desa Pontianak Damai kecamatan Kampar
7. Penetapan pembentukan desa Saibinduang kecamatan Perhentian Raja
8. Penetapan pembentukan desa Pasang Kulim kecamatan Siak Hulu
9. Penetapan pembentukan desa Tanjung Kudu kecamatan Tambang
10. Penetapan pembentukan desa Jawi-Jawi kecamatan Kampa
11. Penetapan pembentukan desa Tanjung Jaya kecamatan Koto Kanpar Hulu
12. Penetapan pembentukan desa Bokuo Panjang kecamatan Koto Kampar Hulu
13. Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik daerah
14. Perubahan peraturan daerah kabupaten Kampar no 9 tahun 2020 tentang perusahaan perseroan daerah PT Bumi Kampar Sarana Energi
15. Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Kampar no 11 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah PT Bumi Kampar Sarana Energi
16. Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Kampar no 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum
17. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Kampar dari 2025 sampai 2045.
Sementara itu, sebagai ranperda inisiatif dewan, Bapemperda DPRD Kampar mengusulkan 4 ranperda untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2024 yaitu :
1. Desa Adat
2. Tanah Wilayat
3. Desa Wisata
4. Masjid Paripurna
Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pj Bupati Kampar dan diakhiri dengan pendapat akhir Bupati Kampar..
Dilanjutkan dengan Laporan Banggar Terhadap Ranperda APBD TA 2024, juru bicara Banggar menyampaikan lamporan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Ranperda APBD TA. 2024 menjadi Perda, maka peraturan tersebut akan diserahkan kepada Pj. Bupati Kampar untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Anggaran DPRD Kampar (Banggar) melalui juru bicara Zulfan Azmi menjelaskan Rancangan terhadap APBD TA. 2024 setelah pembahasan disepakati jumlah pendapatan daerah besaran Rp 2.835.696.253.723, Belanja daerah kabupaten Kampar tahun 2024 disepakati sebesar Rp 2.889.838.280.550, dan untuk Pembiayaan daerah menjadi Rp 64.142.026.827,.
Pada sambutanya Pj Bupati Kampar menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya 21 Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat maupun pemerintah.
"Kami mendukung sepenuhnya mengingat semua raperda tersebut diperlukan dan diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat ataupun pemerintah", ucap Firdaus.(Andre)